“Memang tanah yang diklaim warga Desa Rawa Indah ini dulunya adalah jatah transmigran, dengan jatah 2 hektare per KK, seperempat untuk lahan pekarangan/pemukiman, 3/4 lahan untuk usaha 1 dan 1 hektarenya lagi untuk lahan usaha 2,” terang Nur Ali.
Sementara itu, Kepala ATR/BPN Kabupaten Seluma Djakwan Hadinata menyampaikan, dari lokasi peta yang ditunjukkan oleh warga belum dapat ditentukan titik koordinatnya, sehingga pihaknya akan mencocokan dengan peta yang dimiliki BPN.
“Ini kan baru peninjauan lapangan, belum tahu pasti apakah yang ditunjukkan oleh pemohon tadi itu benar lokasi sertifikat yang dipegang atau bukan, selanjutnya kami akan coba cek di peta yang ada di kami, setelah itu nanti disitu atau bukan disitu kita laporkan ke pihak KSP,” tegas Djakwan Hadinata.
Disisi lain, Hasan selaku Humas PT. Agri Andalas secara terang-terangan mengungkapkan, kalau pengaduan ke KSP ini berawal dari pengalihan isu terkait pencurian buah TBS kelapa sawit yang dilaporkannya ke Polda Bengkulu, yang saat ini tersangkanya sudah ditetapkan DPO, karena tidak dapat menunjukan dokumen asli yang bisa dipertanggungjawabkan.
” Ini hanya pengalihan isu soal pencurian buah sawit perusahaan, karena pelakunya kini statusnya DPO. Kami pihak perusahaan dengan warga Desa Rawa Indah selama ini tidak ada masalah apapun dan hubungan kami terjalin harmonis,” tandasnya.
Ditempat berbeda, Saripin Ketua FMPB saat dikonfirmasi terkait pernyataan dari pihak PT.AA, tersebut diatas menegaskan kalau pengaduan masyarakat ke KSP murni perjuangan masyarakat tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang ditudingkan oleh Humas PT.AA.
” saya pastikan ini murni perjuangan warga, dan tidak ada kaitannya dengan siapapun seperti yang ditudingkan dan dilontarkan oleh Humas PT.AA.” tegasnya. ( Red/Do ).
