pensiljurnalis.my.id, Seluma – Mencuatnya dugaan penyelewengan dana intensif fiskal stunting memanggil hati para jurnalis Kabupaten Seluma untuk melakukan investigasi lapangan dalam mengumpulkan data. Minggu (21/1/2023).
Dari upaya para jurnalis mengumpulkan data pada dana tersebut, rupanya dugaan penyelewengan semakin hari kian ketara. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, ternyata dana intensif fiskal stunting sebesar Rp. 500 juta diduga mengalir ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), yang dialirkan khusus untuk PKK yang tentunya mengalirnya dana ke PKK ini tentu mengundang banyak spekulasi dan asumsi liar.
Pasalnya dana dari pemerintahan pusat yang dikhususkan untuk mengatasi persoalan gizi buruk untuk tumbuh kembang pada anak itu dipergunakan untuk memfasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, dari beberapa Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma yang mendapat dana tersebut secara belak-belakan mengaku tidak memahami persoalan dana tersebut. Dibeberkannya Dirinya mengetahui kalau Dinas P3AP2KB menerima dana fiskal stunting ini setelah melihat DPA.
“Tidak pernah kami diajak rapat, terkait alokasi dana fiskal ini. Tahunya kami menerima Rp 70 juta dan sudah kami realisasikan untuk kegiatan sosialisasi,” ungkap Kadis P3AP2KB, Suwardi Ketika ditanya soal pembagian besaran dana fiskal yang diterima OPD nya.
Ia juga membenarkan jika telah di mintai keterangan dan klarifikasi di Kejari seluma untuk memberikan klarifikasi terkait dana fiskal stunting.
“Iya saya sudah dipanggil oleh Kejari Seluma. Pihak Kejari menanyakan soal realisasi dana fiskal stunting yang kami terima sebesar Rp 70 juta,” jelasnya.
Sementara itu, sebagai salah satu dari beberapa instansi yang menerima anggaran sebesar Rp 1,5 Miliar yang disebut di pergunakan untuk penanganan sarana dan prasarana air bersih.
Ketika dikonfirmasi oleh wartawan berkenaan hal tersebut, Kabid Bina Marga PUPR Seluma, Emsuadi yang telah menjalani pemeriksaan oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polres Seluma, langsung membantah hal tersebut.
“terang-terang saya bantah itu, Karena memang anggaran penanganan sarana dan prasarana air bersih sudah tersedia di APBD murni tahun 2023 ini,”tegas Emsuadi. (Do)
Berikut realisasi dana fiskal stunting Rp 5,7 Miliar dari Menteri Keuangan tahun 2023.
RSUD Tais:
-Pengadaan obat dan vaksin Rp 1 Miliar
-Pengadaan bahan habis pakai Rp 800 juta
Disperkimhub
-Perbaikan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh Rp 896,2 juta
Dinas PMD
-Fasilitasi tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp 500 juta
Dinas Kesehatan
-Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jemkesmas) Rp 2,027 Miliar
-Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 371,6 juta
Dinas Lingkungan Hidup
-Penanganan sampah Rp 91 juta
DP3AP2KB
-Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Rp 70 juta
