pensiljurnalis.my.id, Seluma – Jadi sorotan, ada apa dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Instansi OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) Kabupaten Seluma, pasalnya dari pantauan awak media dilapangan belakangan ini, setiap salah satu OPD di dera isu dugaan miring korupsi rela buka-bukaan pada saat diminta klarifikasi oleh aparat penegak hukum (APH). Minggu (21/1/2023).
Ataukah mungkin, kepala badan dan petinggi OPD yang diduga sedang bermasalah ini lebih memilih transparan lantaran berkaca pada dua kejadian yang sempat membuat gempar Kabupaten Seluma sebelumnya yakni pada kasus dugaan penyelewengan Belanja Tak Terduga (BTT) dan kasus dugaan Pungli PPPK oknum BKPSDM Seluma.
Pada kedua kasus tersebut, dari isu yang berkembang diduga kuat ada petinggi di Kabupaten Seluma, yang terlibat. namun hingga saat ini baru 3 orang ASN yang terjerat hukuman, yakni dua orang oknum ASN di BPBD Seluma Berinisial (MA) Selaku Kepala Pelaksana dan FR salah satu Kabid di BPBD dan CW oknum ASN di BKPSDM.
Sementara itu, pada kasus dugaan dana insentif fiskal stunting ini, dari beberapa ASN OPD kepada wartawan secara terang-terangan mengaku tidak memahami persoalan dana tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas P3AP2KB, dikatannya Ia mengetahui P3AP2KB menerima dana fiskal stunting ini setelah melihat DPA.
“Tidak pernah kami diajak rapat, terkait alokasi dana fiskal ini. Tahunya kami menerima Rp 70 juta dan sudah kami realisasikan untuk kegiatan sosialisasi,” ungkap Kadis P3AP2KB, Suwardi Ketika ditanya soal pembagian besaran dana fiskal yang diterima OPD nya.
Ia juga membenarkan jika telah di mintai keterangan dan klarifikasi di Kejari seluma untuk memberikan klarifikasi terkait dana fiskal stunting.
“Iya saya sudah dipanggil oleh Kejari Seluma. Pihak Kejari menanyakan soal realisasi dana fiskal stunting yang kami terima sebesar Rp 70 juta,” jelasnya.
Hampir senada dengan DP3AP2KB, sebagai salah satu dari beberapa instansi yang diduga menerima aliran sebesar Rp 1,5 Miliar yang disebut di pergunakan untuk penanganan sarana dan prasarana air bersih.
Ketika dikonfirmasi oleh wartawan berkenaan hal tersebut, Kabid Bina Marga PUPR Seluma, Emsuadi yang telah menjalani pemeriksaan oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polres Seluma, langsung membantah hal tersebut.
“terang-terang saya bantah itu, Karena memang anggaran penanganan sarana dan prasarana air bersih sudah tersedia di APBD murni tahun 2023 ini,”tegas Emsuadi. (Do)
Berikut realisasi dana fiskal stunting Rp 5,7 Miliar dari Menteri Keuangan tahun 2023.
RSUD Tais:
-Pengadaan obat dan vaksin Rp 1 Miliar
