Sekretaris Ormas Pijar Institute Bengkulu, Jonsisuardi, menyampaikan pembangunan aset milik daerah oleh Pemdes Padang Pelasan diduga melanggar tiga aturan, yakni melanggar Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset milik Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
“terdapat indikasi maladministrasi dalam kegiatan ini. Sudah jelas, kepala dinas PUPR Seluma menyatakan belum ada izin dan rekomendasi untuk Perehaban Jembatan itu menggunakan dana desa. Inspektur Inspektorat Seluma juga menyatakan bahwa hal sejenis itu menyalahi aturan. Didukung juga dari DPMD Seluma tidak membenarkan dana desa dialokasikan untuk Perehaban aset daerah,” terang orang yang akrab disapa Andre itu.
Dilanjutkan Andre, Seharunya desa sejalan dengan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Sudah tau jembatan tersebut milik/aset daerah, hendaknya pihak desa tidak lancang, dan harus memahami aturan sebelum dianggarkan menggunakan dana desa. Bupati mau titik nol artinya sudah jelas bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan.
“ada apa.?, tentu mengundang tanda tanya besar, Seolah ada target yang harus dicapai oleh desa. mengapa desa terkesan terburu-buru menyelesaikan pekerjaan hari itu juga, ini jelas ada indikasi lain. Atas beberapa dugaan tersebut hari ini Rabu (13/9/2023) kita resmi laporkan pemerintah desa Padang Pelasan ke Instansi terkait dan ke APH,” tegasnya mengakhiri. (Do).
