Dirinya berharap ada solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut. Diyakininya dengan areal persawahan cukup luas yang dimiliki masyarakat, apabila lahan tersebut bisa dimanfaatkan kembali tentunya bisa meminimalisir kekurangan bahan pangan di desa Tedunan dan sekitarnya.
“usulan kepada pemerintah desa, sudah sering saya sampaikan, namun tak kunjung direspon. Kasihan warga yang terdampak dan tidak bisa bersawah. Terutama pada saat ini dikarenakan harga beras melonjak tinggi, Padahal ini dapat dikategorikan sebagai ketahanan pangan bagi masyarakat,” tandasnya.
Mirisnya lagi, pada saat kroscek kelapangan Sabtu (23/12/2023), bukannya pemerintah menerapkan dana desa untuk kepentingan utama seperti yang dikeluhkan masyarakat, tetapi pemerintah desa Tedunan melakukan renovasi rabat beton yang disinyalir dan terindikasi dugaan korupsi.
Pasalnya, jika dihitung secara kubikasi dan prakiraan material dengan dana Rp. 15.566.500 untuk pembangunan rabat beton baru dengan panjang 39m ×2m ×15cm masih terdapat dugaan Mark-Up, apalagi sudah ada rabat beton lama. (Do).
